TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CUTI HAID DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Kadek Januarsa Adi Sudharma, Ida Ayu Ketut Artami, Baby Rachella

Sari


Regulations regarding the right to menstrual leave for female workers in Indonesia are regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. This law is the basis for the making of work agreements by every company in Indonesia, both a Fixed Time Work Agreement and an Indefinite Time Work Agreement. The work agreement is the basic principle of the relationship between workers and the company in relation to the type of work, wages, position and termination of employment. Legal protection for female workers in relation to the right to menstrual leave is implemented in article 81 paragraph (1) of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, usually in the form of requiring female workers to come to company clinics and have their conditions checked, if the conditions are declared unable to continue their work on that day, the female workers are given permission to rest at home. If at any time there is a dispute between workers and the company regarding menstrual leave, the dispute Resolution can be done in several ways. First, it can be resolved through negotiation by both parties or what is known as bipartite. If the bipartite settlement does not get satisfactory results for both parties, the case / dispute can be submitted to be resolved in an Industrial Relations Court.

 

Keywords: Dispute Resolution, Female Workers, Legal Protection, Menstrual leave rights


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Asikin, Z. (2010). Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Asyhadie, Z. (2007). Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan bidang Hubungan Kerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Charda, U. (2017). Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Fakultas Hukum Universitas Subang, Jurnal Wawasan Yuridika, 1(1), 8.

Clinton, B., Lestari, R., & Fitriani, R. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Wanita Di PT. Beka Engineering Pangkalan Kerinci (Doctoral dissertation, Riau University).

Dwiyanda, F. (2020). Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan Harian Lepas Oleh Perusahaan Karena Alasan Cuti Haid. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Media Iuris, 3(2), 134.

Djakaria, M. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi. Jurnal Bina Mulia Hukum, 3(1), 15-28.

Fakih, M. (2016). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Insist Press.

Flambonita, S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan. Simbur Cahaya, 24(1 Jan 2017), 4397-4424.

Hakim, A. (2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Aditya Bakti

Husni, L. (2004). Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan, Depok: Raja Grafindo Persada.

Husni, L. (2014). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Rajawali Pers.

Istakhori, K. (2017). Cuti Haid dan Lingkaran Eksploitasi Terhadap Buruh Perempuan di Tempat Kerja Studi Kasus Pelaksanaan Cuti Haid Pada Perusahaan Sektor Garmen dan Tekstil, Kertas, Penambang Batu Bara, Makanan dan Jasa di Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Riau. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jurnal Jentera, 1(2), 164.

Kartohadiprodjo, S. (2003). Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank. Bandung: Utomo.

Khoe, F. N. (2013). Hak Pekerja yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Yustika, 2(1), 1–10.

Mahkamah Agung. (2013). Putusan PHI Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2013. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/

Mambu, J. G. (2010). Aspek Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Wanita (Menurut Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003). De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2(2).

Mufidah, (2010). Bingkai Sosial Gender : Islam, Strukturasi, dan Konstruksi Sosial, Malang: UIN-Maliki Press.

Nurendah, R. (2014). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Buruh Perempuan Atas Cuti Haid (Studi di Pabrik Rokok PT. Maica Nusantara Kabupaten Tuban). Jurnal Arena Hukum, 1(1), 1–10

Ramly, L. (2008), Hukum Ketenagakerjaan, Surabaya: Airlangga University Press.

Rusli, H. (2011). Hukum Ketenagakerjaan. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soeroso. (2006). Penghantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudharma, K. J. A., & Widiati, D. P. Penyelesaian Sengketa Antara Tenaga Kerja Kontrak Dengan Perusahaan: Studi Kasus Sheraton Bali Kuta Resort. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 8(10), 1528-1539.

Sugita, N. S., Markeling, I. K., & Sudarsana, I. K. S. (2014). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari di Hard Rock Cafe Kabupaten Badung. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.

Tobing, C. N. (2018). Mengagas Pengadilan Hubungan Industrial dalam Bingkai Ius Constituendum Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum dan Keadilan. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Law Review, 7(2), 297.

Widianti, A. (2005). Hukum Berkeadilan Gender. Jakarta: Kompas.

Wijayanti, A. (2010). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Van Wijk.H.D/Willem Konijnenbelt, 1988, Hoofdstrukken van administratief Recht, Uitgeverij Lemma B.V.




DOI: http://dx.doi.org/10.25078/vd.v16i1.2068

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


width="135" width="135"    

View My Stats