AFFIRMATIVE ACTION UNTUK PENINGKATAN KESETARAAN BAGI KAUM DISABILITAS TUNARUNGU DALAM PEMENUHAN HAK MENIKMATI ACARA TELEVISI

Ni Made Ari Yuliartini Griadhi

Sari


Disabilitas merupakan suatu ketidakmampuan tubuh dalam melakukan suatu aktifitas atau kegiatan tertentu sebagaimana orang normal pada umumnya yang disebabkan oleh kondisi ketidakmampuan dalam hal fisiologis, psikologis dan kelainan struktur atau fungsi anatomi. Ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hambatan maka hal itu akan menyulitkan mereka dalam berpartisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kesamaan hak.
Pengembangan bahasa isyarat bagi yang berkebutuhan khusus yaitu penyandang disabilitas sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan pembinaan bahasa di Indonesia. Kekurangan ini tentunya memberikan hambatan serta menyulitkan penyandang disabilitas salah satunya dalam menikmati berita
maupun hiburan pada siaran televisi. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjamin bahwa hak memperoleh informasi adalah hak mutlak bagi setiap warga negara tanpa memandang kelompok. Jaminan ini harusnya juga diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan yang berbeda atau kaum disabilitas seperti tuna rungu. Pasal 39 ayat(3) UU Penyiaran No.32 Tahun 2002 menyatakan jaminan akan hak informasi dengan ketersediaan penerjamahan. Akan tetapi pasal dalam UU tersebut tidak tegas mewajibkan
serta tidak adanya pengaturan sanksi bilamana tidak menerapkannya dengan baik terhadap kepastian pemenuhan secara maksimal bagi kaum disabilitas dalam menikmati siaran televisi. Berdasarkanpemaparantersebut di atas, makadapatdirumuskanpermasalahansebagaiberikut, 1. Pengaturan bagi kaum disabilitas dalam memperoleh informasi; 2. Urgensi perlindungan serta Affirmative Action terkait kepastian dalam pemenuhan hak menikmati acara televisi bagi kaum disabilitas. UU telah memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi, serta mewajibkan Pemerintah serta Pemerintah Daerah utk menjaminnya.UU Penyiaran didalamnya belum secara tegas mengatur mengenai kewajiban stasiun televisi untuk menyediakan akses
untuk kaum disabilitas tuna rungu untuk menikmati semua acara di televisi sangat urgen untuk memberikan pengaturan yang lebih menjamin pemenuhan hak menikmati acara televisi bagi kaum disabilitas tuna rungu dengan menentukan suatu Affirmative Action yang mewajibkan bagi stasiun TV untuk
menyertakan Bahasa Isyarat dalam setiap siarannya.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Muhammad Joni Yulianto, 2014, Hak-

HakPenyandangdisabilitasdalamBuku Panduan

BantuanHukumIndonesia :Pedoman Anda

Memahami dan MenyelesaikanMasalahHukum,

Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

FajriNursyamsi, 2017, MeninjauKembali PP “Sapu

Jagat” Implementasi UU

P e n y a n d a n g D i s a b i l i t a s ,

www.hukumonline.com/.../meninjau-kembali-pps

a p u - j a g a t - i m p l e m e n t a s i - u u -

penyandangdisabilitas, diaksestanggal 12 Juni

Medan Bisnisdaily, 2018, “SetiapTahun Ada 5000

bayilahirDalamKeadaan Tuli di Indonesia”, http:/

/www.mdn.biz.id/o/24706/, diaksestanggal 12 Juni

Rakanurmujahid, 2017, “ SebuahSepucuk Surat

UntukPemerintahTerhadapHak-HakDifabel Tuli

di Indonesia”, hhtps://

rakanurmujahid.wordpress.com/2017/03/02.

RMOL.co, 2017, “Lebihdari 10 Juta Warga Indonesia

Tuli, Kenapa?”, https://kesehatan.rmol.co/read,

Shidarta , 2014, Affirmative Action

SebagaibentukDiskriminasiPositif, businesslaw.

binus.ac.id/2014/.../affirmative-actionsebagai-

bentuk-diskriminasi-positi,

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

Undang-Undang No. 4 Tahun1997

tentangPenyandangCacat

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

TentangHakAsasiManusia.

Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentangPenyiaran.

Undang-Undang No.19 Tahun 2011

tentangPengesahanConvention On The Rights

Of Persons With Disabilities

Undang-UndangNomor 8 Tahun 2016

tentangPenyandangDisabilitas.

UU Nomor 39 Tahun 1999 TentangHakAsasiManusia.

(Footnotes)

Shidarta, 2014, Affirmative Action Sebagai bentuk

Diskriminasi Positif, business-law.binus.ac.id/

/.../affirmative-action-sebagai-bentukdiskriminasi-

positi, diakses tgl 12 Juni 2018

Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang disabilitas.

Muhammad Joni Yulianto, 2014, Hak-Hak Penyandang

disabilitas dalam Buku Panduan Bantuan

Hukum Indonesia : Pedoman Anda Memahami

dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Jakarta,

Yayasan Obor Indonesia, h. 254–256.

Fajri Nursyamsi, 2017, Meninjau Kembali PP “Sapu

Jagat” Implementasi UU Penyandang

Disabilitas, www.hukumonline.com/.../meninjaukembali-

pp-sapu-jagat-implementasi-uupenyandangdisabilitas,

diakses tanggal 12 Juni

Medan Bisnisdaily, 2018, “Setiap Tahun Ada 5000 bayi

lahir Dalam Keadaan Tuli di Indonesia“, http://

www.mdn.biz.id/o/24706/, diakses tanggal 12 Juni

RMOL.co, 2017, “Lebih dari 10 Juta Warga Indonesia

Tuli, Kenapa?”, https://kesehatan.rmol.co/read/

, diakses tanggal 18 Juni 2018

Rakanurmujahid, 2017, “ Sebuah Sepucuk Surat Untuk

Pemerintah Terhadap Hak-Hak Difabel Tuli di

Indonesia”, hhtps://

rakanurmujahid.wordpress.com/2017/03/02,

diakses tanggal 18 Juli 2018.




DOI: http://dx.doi.org/10.25078/vd.v14i2.1254

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


width="135" width="135"    

View My Stats