PERLINDUNGAN ANAK DALAM PRAKTIK PERKAWINAN USIA DINI

Ni Luh Gede Yogi Arthani

Sari


Hak untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang­undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembatasan hak untuk melangsungkan perkawinan ini perlu dibatasi bagi anak. Masyarakat internasional memiliki komitmen untuk melakukan penghapusan kawin paksa, dan perkawinan usia anak, namun prevalensi perkawinan anak cukup tinggi di Indonesia. Dalam penelitian ini akan dibahas dua permasalahan yakni hak anak untuk menghindari perkawinan dan akibat hukum perkawinan terhadap anak. Pembatasan perkawinan bagi anak adalah bentuk perlindungan terhadap anak untuk dapat tumbuh kembang secara optimal. Mekanisme hukum yang dapat dilakukan terhadap perkawinan anak adalah pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan. Dalam ketentuan hukum di Indonesia, tidak ada sanksi terhadap perkawinan anak. Ketentuan hukum yang dapat digunakan hanya penjatuhan pidana bagi orang yang bersetubuh dengan anak.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdul Rachmad Budiono, 2007, “Perlindungan

Hukum Terhadap Pekerja Anak”,

Disertasi, Program Pasca Sarjana

Universitas Airlangga, Surabaya.

Abdurrahman, 1978, Masalah-masalah Hukum

Perkawinan di Indonesia, Alumni,

Bandung.

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014,

Hukum Perlindungan Anak, PTIK Press,

Jakarta.

Ali Afandi, 1984, Hukum Waris, Hukum

Keluarga, Hukum Pembuktian menurut

kitab Undang-undang Hukum Perdata (

BW ), PT. Bina Aksara, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2009,

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:

Antara Fiqih Munakahat. Dan UndangUndang

Perkawinan, Kencana, Jakarta.

Ardi Priyatno Utomo, “1 Dekade Terakhir, Unicef

Sebut Angka Perkawinan Anak di Dunia

Menurun,” https://

internasional.kompas.com/read/2018/03/

/12564681/1­dekade­terakhir­unicefsebut­angka­perkawinan­anak­di­duniamenurun

Arso Sosroatmodjo dan Wasit Auliawi, 1978,

Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan

Bintang, Jakarta.

CNN Indonesia, “Persoalan di Balik Tingginya

Angka Perkawinan Anak Indonesia”, https:/

/www.cnnindonesia.com/gaya­hidup/

0 1 8 0 4 2 5 1 3 3 6 2 3 ­ 2 8 2 ­ 2 9 3 4 1 5 /

persoalan­di­balik­tingginya­angkaperkawinan­anak­indonesia

­­­­­­­­­­­______________, “Persoalan di Balik

Tingginya Angka Perkawinan Anak

Indonesia,” https://www.cnnindonesia.com/

gaya­hidup/20180425133623­282­

/persoalan­di­balik­tingginyaangka­perkawinan­anak­indonesia

Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak

Tawaran Gagasan Radikal Peradilan

Anak Tanpa Pemidanaan, Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan

Indonesia Menurut Perundangan Hukum

Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju,

Bandung.

ICJR, “Anak membutuhkan Perlindungan Hukum

dari Perkawinan Anak Bukan Ancaman

Pidana”, http://icjr.or.id/anakmembutuhkan­perlindungan­hukum­dariperkawinan­anak­bukan­ancaman­pidana

Idris Ramulyo, 2004, Hukum Perkawinan Islam

(Suatu Analisis dari Undang-Undang No.

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

Islam, Bumi Aksara, Jakarta.

Kartini Kartono, 1981, Gangguan-gangguan

Psikhis, Sinar Baru, Bandung.

Kisyik Hamid Abdul, 2003, Bimbingan Islam

Untuk Mencapai Keluarga Sakinah,

Bandung, Albayan, Bandung.

Kompas, “Nikahi Gadis di Bawah 18 Tahun?

Hukuman 20 Tahun Penjara

Menanti”, https://

internasional.kompas.com/read/2016/07/

/08390741/

nikahi.gadis.di.bawah.18.tahun.hukuman.20.tahun.penjara.menanti.

Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum

Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak di Indonesia, PT Refika

Aditama, Bandung.

Mardani, 2011, Hukum Perkawinan Islam di

Dunia Islam Modern, Graha Ilmu,

Yogyakarta.

Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk

Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahman Indra, “Praktik Perkawinan Anak, Diamdiam

tapi Berbahaya” https://

www.cnnindonesia.com/gaya­hidup/

­282­281621/praktikperkawinan­anak­diam­diam­tapiberbahaya

Ridwan Piliang, 2011 Perilaku Perkawinan

Dalam Membangun Rumah Tangga

Bahagia, Perdana Publishing, Medan.

Salim., H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013,

Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian

Tesis dan Disertasi, Rajawali, Jakarta.

Soedharyo Soimin, 2004, Hukum Orang dan

Keluarga, Perspektif Hukum Perdata

Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat,

Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta..

Soerojo Wignjodipoero, 1988, Asas-asas

Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta.

Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, 2016,

Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data

Perkawinan Usia Anak di Indonesia, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Sudarmo, 2005, Hukum Perkawinan, Rineka

Cipta, Jakarta.

Undang­undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang­undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

Undang­undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia.

Undang­undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang­undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang­undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang­Undang Nomor 23 Tahun

Tentang Perlindungan Anak.

Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo

Nurhidayat, 2003, Psikiatri Forensik,

EGC,Jakarta.

Wahyono Darmabrata, 2003, Tinjauan Undangundang

No. 1974 Tentang Perkawinan

Beserta Undang-undang dan Peraturan

Pelaksanaannya, Cet. 2. Gitama Jaya,

Jakarta.

Yahya Harahap, 1975, Hukum Perkawinan

Nasional, Zahir Trading Co, Medan.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.