PENGATURAN PERIZINAN TOKO SWALAYAN SEBAGAI POTENSI PENDUKUNG KEPARIWISATAAN DI BALI

I Nengah Suantra, Made Nurmawati, Desyanti Suka Asih K TUS

Sari


In Bali, quota of supermarkets are exceed and many are unlicensed. The purposes of this normative legal research are to analyze the issuance of the licenses and the existence of the illegal supermarkets. Research on the primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials are using statutory approach and conceptual approach. The legal materials are includes interview with the  authority in the  Law  and Human  Rights  department,  Trade Department, and Tourism Department in Kabupaten Tabanan, Badung, Klungkung and Kota Denpasar; inventoried, identified, interpreted, then presented in analytically descriptive. The regulation of supermarkets performed with local regulation, regent or mayor regulation, and mayor decree. However there are areas which have no regulation for supermarkets. The unlicensed supermarkets are more than the licensed supermarket.  The unlicensed supermarkets allowed to operate the business because the licenses are in process, do not turn off businesses, and do not increase unemployment. However, it is developed, and who is disobey provided a written warning, some even close.  Supermarkets are strongly support tourism because it is easy to find, easy to get the goods needed with more guaranteed quality, shop comfortably, safely and have certainty of price. The regulation of supermarkets are more precise with local regulation.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Bali Tribune. (2016). “Tim Yustisi Karangasem

Sidak Toko Swalayan ­ Alfa Mart Tak

Berizin Terancam Disegel”, http://

balitribune.co.id/content/tak­berizinindomaret­di­sidemen­disegel.

Damang. (2016) “Pengertian Perizinan”, http://

www.negarahukum.com/hukum/pengertianperizinan.html.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

(1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.

Ferry Irawan Febriansyah. (2016). Konsep

Pembentukan Peraturan Perundangundangan

di Indonesia Perspektif, Vol.

XXI: 3.

Ibrahim, Jhony. (2005). Teori dan Metodelogi

Penelitian Hukum Normatif. Malang:

Bayu Media Publishing.

Jayantara, M. (2015). Instrumen Rekomendasi

DPRD Dalam Penyelenggaraan

Kewenangan Perijinan Oleh Pemerintah

Daerah. Jurnal Magister Hukum

Udayana (Udayana Master Law

Journal), 4 (3).

Jul. 22 September 2016, “Tidak Kantongi Ijin,

Toko Modern di Klungkung Ditutup”, https:/

/suaradewata.com/read/2016/09/22/

/Tidak­Kantongi­IjinToko­Modern­di­Klungkung­Ditutup.html.

Jurnal KAPemda – Kajian Administrasi dan

Pemerintahan Daerah. (2017). Volume 10

No. 6/Maret 2017.

Kristianto,Feri.Editor: Miftahul Ulum. (2017).

“Pemda di Bali Diminta Konsisten Tertibkan

Toko Swalayan”. http://bali.bisnis.com/read/

/16/66810/pemda­di­balidiminta­konsisten­tertibkan­toko­swalayan

. san sumber online: nama belakang penulis

, singkatan dari nama depan . dalam tanda

kurung tahun . Judul artikel . Retrieved from

nama website.

Lisya Wandasari, Shandra. (2013). “Sinkronisasi

Peraturan Perundang­Undangan dalam

Mewujudkan Pengurangan Risiko

Bencana”. Unnes Law Journal 2 (2).

Mahendra, P.A. (2016). “Beroperasi 24 Jam ­

Indomart Gilimanuk Disegel Satpol PP,”

http://balitribune.co.id/content/beroperasi24­jam­indomart­gilimanuk­disegel­satpolpp.

Markus Lukman. (1996). Eksistensi Peraturan

Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan di

Daerah Serta Dampaknya Terhadap

Pembangunan Materi Hukum Tertulis

Nasional, Disertasi, Universitas Padjajaran,

Bandung.

Muhamad, A K. (2004). Hukum dan Penelitian

Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Hadjon,Philipus. (1993). Pengantar Hukum

Perizinan. Jurnal Yuridika. Surabaya.

NusaBali. (2016).”Badung Hanya Butuh 1.760

Toko Swalayan”, http://www.nusabali.com/

berita/6486/badung­hanya­butuh­1760­

toko­swalayan

Salman, Otje. (2009). Filsafat Hukum

(Perkembangan & Dinamika Masalah).

Cetakan Pertama. Bandung: PT Refika

Aditama.

Suantra, I Nengah dkk. (2015). Buku Ajar dan

Klinik Manual Klinik Perancangan

Produk Hukum Daerah, Kerjasama

Fakultas Hukum Universitas Udayana

dengan USAID From The American People

dan The Asia Foundation, Cetakan

Pertama. Denpasar: Udayana University

Press.

Subadidan Tiara Oliviarizky Toersina. (2018).

“Perkembangan Konsep atau Pemikiran

Teoritik tentang Diskresi Berbasis

Percepatan Investasi di Daerah”. MIMBAR

HUKUMVolume 30 (1).

Undang­Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan, Lembaran Negara Tahun

Nomor 45, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5512.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Tahun 2007 tentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014

tentang Perubahan atas

Permendag No. 70/M­DAG/PER/12/2013

tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1

tahun 2016 tentang Penataan Toko

Swalayan.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor. 7

tahun 2012 tentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Bupati Badung Nomor 10 Tahun 2014

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun

Tentang Penataan dan Pembinaan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modern.

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 tahun

tentang Penataan dan Pembinaan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan

Toko Modern.

Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/

/HK/2009 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 9

Tahun 2009 tentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern.

Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/

/HK/2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Toko

Modern (Mini Marker) di Kota Denpasar.

Instruksi Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2011

tentang Penghentian Sementara Izin Usaha

Toko Modern (Mini Market) di Kota

Denpasar.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.