SATGAS GOTONG ROYONG PENCEGAHAN COVID 19 BERBASIS DESA ADAT SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH PROVINSI BALI MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN VIRUS COVID-19

I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti

doi:10.25078/vd.v16i2.2689

SATGAS GOTONG ROYONG PENCEGAHAN COVID 19 BERBASIS DESA ADAT SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH PROVINSI BALI MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN VIRUS COVID-19

I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti

Sari

The establishment of the Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 or Covid-19 Mutual Assistance Officer Unit is a policy taken by the Governor of Bali Province in responding to the rate of spread of COVID-19 in the Bali Province area. This strategic step is a form of harmonization between the Government and its people in preventing the spread of COVID-19. Prevention through this Task Force is an Indigenous Village-based prevention which is seen as effective in preventing the spread of COVID-19 in the Bali Province area and there is a pararem that strengthens the Task Force in carrying out its duties. Using normative research and qualitative descriptive analysis, it can be concluded that the Task Force for Covid-19 Prevention is an implementation of the harmonization of the Bali Provincial Government with the Balinese customary law community in this case the Traditional Village to jointly prevent and break the chain of the spread of COVID-19.

Keywords: Covid-19, Desa Adat, Harmonization, Pararem, Government, Task Force.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Adli dan Ali Yusri. 2020. “Penegakan Hukum Pemerintahan: Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutus Penyebaran Virus Covid- 19 Di Kota Pekanbaru”. JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora. Volume 4, Nomor 2, Agustus 2020.

Dominikus Rato.2011. Hukum Adat-Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Di Indonesia. LaksBang.Yogyakarta.

Gede Marhaendra Wija Atmaja dan Anak Agung Istri Atu Dewi, Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali, dalam Wayan P.Windia, DKK. 2020. Hukum Adat dan Desa Adat Di Bali, Udayana University Press, Denpasar.

I Ketut Sudantra dan I Wayan P. Windia .2011.Penuntun Penyuratan Awig-awig, Udayana University Press. Denpasar.

I Ketut Sudantra, Ni Nyoman Sukerti, dan A.A. Istri Ari Atu Dewi, (2015), ”Identifikasi Lingkup Isi dan Batas-batas Otonomi Desa Pakraman dalam Hubungannya dengan Kekuasaan Negara”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4 No. 1 Mei 2015.

I Wayan Eka Artajaya, I Wayan Wiasta. “Desa Adat Menjadi Benteng Terakhir Dalam Memutus Penyebaran Covid-19 Study Pada Desa Adat Tegallalang Gianyar Bali”. Dalam Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar, Mahasaraswati Press. 11 November 2020.

Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/PPDA/DPMA; Nomor: 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali.

Made Chandra Mandira dan Cokorda Krisna Yudha. “Peran Desa Adat Bali Dalam Melancarkan Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19”. Journal Publicuho. Volume 4 Number 1 (February-April), (2021). DOI: 10.35817/jpu.v4i1.15993.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Rosdalina.2017.Hukum Adat. Deepublish.Yogyakarta.

Safrizal ZA, DKK. 2020. Pedoman Umum Kesiapsiagaan Menghadapi Penyakit Coronavirus (2019-nCoV) untuk Pemerintah Daerah. Tim Penyusun Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.

Sukawati Lanang P Perbawa. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Perarem Desa Adat Dalam Penanganan Covid 19”. Dalam Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar, Mahasaraswati Press. 11 November 2020.

Surat Majelis Desa Adat (MDA) Propinsi Bali nomor: 044/MDAProv-Bali/VI/2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

DOI: https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2689