PERAN SERTA DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR

Ida Bagus Sudarma Putra

Sari


Masalah sampah saat ini merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah. Pemerintah kota Denpasar, tampaknya sangat menyadari kondisi tersebut sehingga dipandang perlu adanya suatu sistem dan peran pengelolaan sampah
dari hulu yaitu pengelolaan yang dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya, hal ini dilakukan agar pengurangan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah dapat berjalan disatuan terkecil masyarakat secara desentralisasi. Oleh karena itu dibutuhkannya peran serta desa adat dalam pengelolaan sampah di kota Denpasar untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum melalui pembentukan suatu aturan hukumnya sendiri berupa awig-awig atau perarem untuk mengatur hak dan kewajiban masyarakat (krama desa, krama tamiu, tamiu, serta badan usaha yang berada dalam wilayah desa adat tersebut). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana sistem pengelolaan sampah di kota Denpasar? dan 2) Bagaimana peran serta desa adat dalam pengelolaan sampah di kota Denpasar?.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, sifat penelitian bersifat deskriptif, bentuk data kualitatif dan kuantitatif, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, penentuan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling, instrument penelitian mengunakan pedoman wawancara dilengkapi dengan handphone, camera digital, pencatatan, dan dengan analisis data deskriptif kualitatif. Belum efektifnya peran serta desa adat dalam pengelolaan sampah di kota Denpasar karena 1) masih sedikitnya keberadaan fasilitas pengelolaan
sampah seperti swakelola sampah, TPST 3R, TPS 3R, dan Bank Sampah yang dimiliki dan berada dibawah pengelolaan desa adat, 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dari ruang lingkup keluarga atau rumah tangga sendiri, 3) Belum semua desa adat yang ada di kota Denpasar memiliki aturan dalam bentuk awig-awig atau perarem yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban masyarakat (krama desa, krama tamiu, tamiu, serta badan usaha yang berada dalam wilayah desa adat tersebut). , 4) Kurangnya pelaksanaan pengelolaan sampah yang diwujudkan melalui sosialisasi ke setiap banjar.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Dharmayuda, I Made Suasthawa, 1999, Memperdayakan Desa Pakraman

Dipandanag Dari Sudut Filsafat Dan Agama, Lembaga Pengkajian Budaya

Bali, Denpasar

Dharmayuda, I Made Suasthawa, 2001, Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali, Denpasar, PT Upada sastra

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2008, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, 2003, Metodologi Penelitian, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Ter Haar, B. Bzn, 1960, Asasasas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Atelsel vab Het Adatrecht), terjemahan K. Mg. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sucipto, Cecep Dani, 2012, Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah,

Publishing, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, Pengantar Penelitian Hukum cet Ketiga, Jakarta, UI Press.

Soepomo.1977, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramitha,Jakarta

Surpha, I Wayan. 1993, Eksisstensi Desa Adat di Bali, Denpasar, PT Upada sastra

Undang Undang Dasar Replubik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Kelompok Swakelola Kebersihan di Kota Denpasar.

Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.